Foto: Ketua Pemuda NW Alfi Syahri, M. I. Kom., Bersama Pengurus NW Sumatera Utara, Ketua NW Sumut DR. Iqbal, M.A., dan Ketua NW Medan DR. Abdul Muthalib, M.A.
Medan (Selasa, 27/01/2026) menanggapi berangnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tentang wacana menempatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian, tentu tetap ada pro dan kontra. Setuju dan menolak dalam dua arus besar di ruang publik. Apa pun itu, sesungguhnya Reformasi Birokrasi Kepolisian masih sangat dinanti masyarakat negeri ini. Tentang Polisi baik, secara perorangan dan institusi humanis melalui pendekatan sosial beradab juga juga menjamin hubungan mutualisme dengan masyarakat. Hingga tidak ada lagi pendapat di masyarakat kalau kehilangan satu kerbau mengadu ke Polisi maka siap-siap lah kehilangan 7 kerbau lain, korup dan sulitnya berhadapan untuk mendapatkan keadilan dan pengayoman dari Korps Bhayangkara. Bahkan, masyarakat berpendapat salah satu institusi negara yang harus dihindari adalah Kantor Polisi dengan segala pengalaman dan torehan perilaku oknum tertentu.
Lihat Kedalam Institusi!
Pesan ini disampaikan berulang oleh Ketua Pemuda NW Kota Medan, "maksudnya melihat ke dalam adalah perbaikan-perbaikan secara personel dan institusional kelembagaan terhadap POLRI". Era keterbukaan dan percepatan pelayanan birokrasi menempatkan kepercayaan kasat mata oleh masyarakat. Termasuk tentang pelayanan secara manusiawi dalam urusan dengan Kepolisian, itu setidaknya yang menjadi pendapat umum.
Kalau lah KAPOLRI sangat menginginkan POLRI sebagai institusi tetap berada di bawah Komando Presiden, tentu harus mengikuti kerja beliau, sebut alumnus Pascasarjana FISIP USU tersebut. Presiden sangat ingin memberantas para koruptor, maka Kepolisian hendaknya mengangguk setuju dan terlibat aktif dalam pembenahan dari perilaku korup anggota di dalam tubuhnya terlebih dahulu, tegas kader NW tersebut. Membasmi rayap-rayap institusi Kepolisian pada setiap tingkatan pelayanan dan pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat, terutama di Kota Medan, menunjuk dari arahan Ketua NW Sumut DR. Iqbal, M.A., tentang hal tersebut.
Birokrasi humanis, tidak korup, bahkan berani membangun hubungan mutualisme dengan masyarakat. Ketua NW Medan ini mencontohkan "Polisi menjadi person yang dibanggakan, mulai dari lingkungan tempat tinggalnya," bukan sebaliknya abai dengan contoh kebaikan bahkan kesan melindungi pelanggaran hukum. Ya, walaupun itu oknum, akan tetapi akibat dari perilaku menyimpang judi, prostitusi bahkan diduga pelindung bandar narkoba, menunjuk pada oknum tertentu pada pribadi Kepolisian.
Fungsi Kelembagaan Keluar
Suka atau tidak, KAPOLRI juga dengan dukungan seluruh jajaran di bawahnya juga harus berani berdarah-darah bukan hanya soal kekuasaan yang terganggu akibat wacana menjadikan seragam cokelat di bawah Kementerian. Juga berani mengumumkan capaian berdarah-darah membela kepentingan masyarakat dengan fungsi pengayoman yakni Pre Entif.
Kalau Polisi sudah menjadi bagian dari seperti apa yang diinginkan masyarakat luas, maka dukungan kepada institusi ini akan mengalir dengan sendirinya, pasti Ketua Pemuda NW Medan ini. Ya, kita tunggu saja tapi walau pun begitu NW Medan siap membangun hubungan mutualisme dengan Kepolisian pada tingkat Kota Medan. Karena memang NW berdiri atas dasar "relasi kebaikan yakni Kebangkitan Bangsa" bukan pada golongan atau kelompok bangsa tertentu, pasti Ketua Prodi MPI STAIS Medan itu.
Sudah tepat kalau Kepolisian RI di bawah Presiden saat ini. Tidak terlalu panjang rentang birokrasinya, senyum nahkoda Pemuda NW Kota Medan. Kalau pun ada keinginan untuk menempatkan Kepolisian pada satu kementerian baru, ini akal-akalan saja sambil menggoda Bapak Jenderal Listyo saja itu, supaya ada bahan diskusi, bebernya. Sudahlah, anggap saja ini gula-gula demokrasi Kepolisian RI secara institusi. (Liemb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar