Dokumentasi : Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Nasional (PEMNAS) Drs. Arwin (Kanan) bersama Pemred Negarawan News Alfi Syahri, S. Sos, M.Si (Kiri), Senin 29 Desember 2025.
Medan (29/12/2025) Saya sudah 60 tahun lebih, sebut Ketua Yayasan Pembangunan Nasional (PEMNAS) Drs. Arwin, yang membina pendidikan swasta atas dasar tanggung jawab bersama membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Tentang tanggung jawab moral sebagai bagian dari Masyarakat Kota Medan membentuk lembaga pendidikan bagi anak bangsa dengan pembayaran yang jauh dari kata profesional, masih sangat bergantung pada pembayaran orang tua peserta didik. Dilema etik, ditengah carut marut dunia pendidikan Kota Medan secara khusus, tapi kami tidak harus berhenti, sebut pria ini sungguh-sungguh.
Sebenarnya Apa Yang Terjadi?
Pengayoman Pemerintah terutama Dinas Pendidikan Kota Medan yang masih dirasa minim. Padahal, menurut Ketua Yayasan PEMNAS, jelas amanat Pasca Reformasi tentang kewajiban kita sebagai masyarakat memiliki hak partisipasi dalam perencanaan, pemantauan bahkan evaluasi pendidikan, ini tentang perjuangan yang harus dilakukan sekolah swasta seperti kami. Harus berkali-kali koordinasi, mengulur waktu untuk segala urusan pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan kalau tidak ingin disebut mempersulit masih terjadi, dan lemahnya koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengayoman oleh sangat disayangkan.
Padahal Sekolah Swasta yang minim pembelaan dari Pemerintah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SLTA, merupakan mitra Pemerintah, yang membantu mengisi ruang kosong yang disebabkan ketidakmampuan pembiayaan dan pendirian sekolah-sekolah, yang diambil alih swasta.
Mirisnya, seakan Pelaku dan Pembina Sekolah Swasta didiamkan dengan segala permasalahan dan ketidakpastian pembiayaan layaknya Sekolah Negeri. Dilema etik, perasaan untuk tetap menjadi Pejuang Pendidikan dalam segala keterbatasan. Karena Saya yakin sebut, Arwin sambil menatap langit-langit ruang kerja yang bersahaja tersebut.
Tidak bisa dibayangkan, bagaimana akhirnya sekolah swasta dengan segala permasalahan masing-masing, terutama pembiayaan pendidikan tidak lagi peduli dengan amanat pendidikan pasca reformasi, sebut pria ini dengan tatapan tajam. Permasalahan yang semakin pelik, terutama bidang pendidikan yang dihadapi Kota Medan tentunya pasti Arwin.
Seharusnya, pemerataan berkeadilan mulai diperagakan bagi kepeberpihakan terhadap sekolah swasta seperti kami sebutnya. Muncul kelompok masyarakat yang berani menyuarakan dan tidak takut dengan sanksi yang terkadang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, seperti penghentian dana bantuan sekolah dan lain sebagainya. (Alf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar