DPRD Medan Kecewa Bantuan Korban Banjir Dari Beras Diganti Nasi Bungkus
Komisi 4 DPRD Medan kecewa terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan ternyata belum menyalurkan bantuan sembako terhadap korban banjir di Kota Medan.
Padahal, ada anggaran Rp 5,8 miliar tapi belum dibelanjakan. Sedangkan bantuan yang yang diserahkan oleh pemko adalah bantuan dari donatur.
Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD dengan BPBS, Bappeda, Dinas Perkim, SDABMBK, Satpol PP dan Damkar, Senin (8/12/2025).
Perwakilan BPBD Medan Herbert H Panjaitan yang hadir pada RDP mengungkapkan uang Rp 5,8 miliar tersebut belum dibelanjakan.
Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak yang memimpin RDP marah terhadap BPBS yang punya semboyan kerja cepat padahal sebenarnya kerja lambat. Karena kejadian banjir tanggal 27 Nopember lalu sampai sekarang belum ada bantuan sembako yang benar-benar asli dari anggaran Pemko Medan.
"Sudah 11 hari banjir BPBD masih mau akan belanja, padahal anggarannya sudah ada. Kan bisa dipakai entah darimana untuk hal-hal yang darurat. Pantaslah di lapangan gak ada bantuan pemko kami lihat," kata Paul Simanjuntak.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi 4 lainnya seperti Edwin Sugesti Nasution, Lailatul Badri dan Jusuf Ginting Suka. Edwin Sugesti Nasution mengatakan, mau kapan lagi sembako disalurkan, para korban sudah pada pulang ke rumah masing-masing.
Kekecewaan lain DPRD Medan adalah, minimnya peralatan penyelamatan yang dimiliki BPBD seperti perahu karet dan pelampung. Pada kejadian banjir, sangat sulit mengevakuasi korban banjir, untung asa bantuan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar.
"BPBD diam-diam saja, tidak menyampaikan apa keperluannya, di rapat anggaran juga mereka tidak menyampaikan kebutuhan apa yang mau ditambah. Ini menyangkut nyawa orang lho, tapi BPBD hanya punya 3 perahu karet tanpa pelampung. Bagaimana pula BPBD mau menyelamatkan orang tapi dirinya sendiri tidak memiliki.
Tapi tiba-tiba, saat RDP berlangsung, Herbert Panjaitan menyampaikan ada perubahan penggunaan anggaran. Awalnya untuk beli sembako tapi untuk beli nasi bungkus uang disebut namanya nasi tanggap sebanyak 26 ribu bungkus yang sudah disalurkan ke beberapa tempat. Berikut sarung Palembang, tikar dan wajan menghabiskan anggaran Rp 1 miliar lebih.
Melihat jawaban yang "plin-plan" dari BPBD, Komisi 4 DPRD Medan akan meminta BPK mengaudit BPBS Medan. Karena selama banjir, anggota DPRD Medan juga menyalurkan bantuan dari kocek sendiri tapi tidak melihat ada bantuan dari BPBD.
"Kami curiga bantuan nasi bungkus tersebut, tidak ada data dan videonya. Anggaran ini harus diaudit BPK, kami merasa tidak benar kerja BPBD ini. Apalagi tanggap darurat tinggal satu hari lagi," tegasnya.
Pada kejadian banjir 27 Nopember 2025, pihak BPBD Medan menyebutkan 20 orang meninggal dunia. Dari jumlah korban tersebut 11 orang hanyut, selebihnya asa meninggal dunia karena tersengat dan terhirup asap mesin genset. Tapi yang menjadi korban jiwa tidak mendapatkan bantuan apa+apa dari pemko. (*)
#DPRDMedanKecewa #BantuanKorbanBanjir #BerasDigantiNasiBungkus
0 Komentar