NEGARAWAN NEWS

Foto: Dr. Iqbal Daulay, MA Sebagai Ketua PW. NW Sumut & Ketua STAIS Medan Medan, (31/12/2025) - Kabar baik datang dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sepanjang 2025, pengaduan masyarakat terhadap kinerja polisi turun drastis hingga 31 persen—sebuah capaian yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam pelayanan publik. Data resmi Polda Sumut mencatat hanya 826 laporan yang masuk sepanjang tahun ini, jauh menurun dari 1.207 laporan pada 2024. Angka ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto dalam refleksi akhir tahun, Selasa (30/12/2025). Pengawasan Ketat Jadi Kunci "Penurunan ini bukan kebetulan," tegas Irjen Whisnu. Menurutnya, pengawasan internal yang semakin ketat terhadap personel Polri menjadi faktor utama. Potensi pelanggaran kini bisa dicegah sejak dini, sebelum berkembang menjadi keluhan publik. Meski begitu, Kapolda tetap realistis. Ia tidak menutup mata bahwa mungkin ada sebagian masyarakat yang memilih diam da...

Dokumentasi kunjungan silaturrahmi Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Medan Ke Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, Medan, 29 Desember 2025 Medan, (29/12/2025) Anjangsana atau kunjungan silaturrahmi Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Medan yang saat ini di pimpin Miftahuddin, S.Ag., S.Pd., sekaligus memenuhi ruang persaudaraan secara utuh. Berbagai hal dibicarakan dengan penuh pengertian bersama dengan diterima langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan DR. M. Iqbal Daulay, M.A. Dokumentasi kunjungan silaturrahmi Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Medan Ke Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, Medan, 29 Desember 2025 Bincang penguatan organisasi berlangsung hangat, tentang kesetaraan nasib guru swasta dan negeri juga tak luput dari pantauan perjuangan PGSI Kota Medan. Kita melalui perjuangan DPP PGSI juga sedang berupaya untuk mendorong perubahan Undang-Undang berkenaan dengan gaji...

Foto: Simbolis Penyerahan Bantuan Sembako dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Kepada Masyarakat Korban Terdapak Banjir di Tanjung Pura  (Minggu 21 Desember 2025) ----------------------------------------- Negarawan News.Com, Langkat (21 Des 2025), Dusun VII Kampung Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat menjadi salah satu tempat terdampak banjir yang dituju Mahasiswa dan Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan. Demikian disebutkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Prodi MPI, M. Ilham.  Dokumentasi: Foto Simbolis Penyerahan Bantuan Sembako dari STAIS Medan Kepada Masyarakat Korban Terdampak Banjir di Tanjung Pura  (Minggu 21 Desember 2025) ----------------------------------------- Ini bentuk kepedulian dan rasa empati mahasiswa, sebut hafidz 30 juz ini. Tentang bagaimana melihat dan ikut merasakan akibat banjir yang sudah berlalu sekitar satu bulan lalu, tamb...

‎ ‎-Medan, 18 Desember 2025 – Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera (YPTIS) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera menggelar acara pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada pejabat struktural di Kampus Jalan Rapat No. 44 Medan pada hari ini, Kamis, 18 Desember 2025, pukul 15.00 WIB. ‎ ‎Acara pelantikan ini merupakan momentum penting dalam implementasi struktur kepemimpinan baru yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam di STAI Sumatera. ‎ ‎ ‎ ‎Berdasarkan surat undangan nomor 05/P-YPTIS/XII/2025 yang ditandatangani Ketua Yayasan PTIS Islam Sumatera, Syahrul Sitorus, S.H., S.Sos., M.H., berikut susunan pejabat yang dilantik: ‎ ‎Pimpinan STAI Sumatera Medan: ‎- Ketua: Dr. M. Iqbal, MA ‎- Wakil Ketua I: Muhammad Ali Hanafiah, MA ‎- Wakil Ketua II: Hj. Nikmatur Ridha, MP ‎ ‎Ketua Program Studi dan Lembaga: ‎- Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI): Misnan, M.Pd.I ‎- Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Isl...

Resah Peredaran Narkoba di Jalan Palapa Pulo Brayan, Warga Desak Kapolrestabes Medan "Gulung" Bandar MEDAN – Ketenangan warga di kawasan Jalan Palapa Pajak Karya Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, kini berubah menjadi kecemasan luar biasa. Aktivitas peredaran narkoba yang diduga dilakukan secara terang-terangan oleh sindikat terorganisir di wilayah tersebut memicu desakan publik agar pihak kepolisian segera bertindak tegas. Masyarakat setempat secara terbuka meminta Kapolrestabes Medan dan jajaran Polsek Medan Barat untuk segera melakukan penggerebekan dan "menggulung" habis para pelaku perdagangan barang haram tersebut sebelum merusak generasi muda di kawasan Pajak Karya. Sudah Sangat Meresahkan Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa aktivitas transaksi di lokasi tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan mulai merembet ke pemukiman padat penduduk. Warga yang enggan disebutkan identitasnya demi faktor keamanan mengaku ...

Sebagai insan Pengabdi, HMI Komisariat UMA menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menyalurkan bantuan kepada para warga yang terdampak banjir bencana di Kabupaten Langkat tepatnya jalan simpang Ladang Desa Cempa, Kec. Hinai berupa pangan dan sandang. Bantuan tersebut merupakan hasil dari galang dana yang dilakukan oleh HMI Komisariat UMA sejak dari tanggal 30 November  sampai dengan 1 Desember 2025. Setelah dilakukan penggalangan beberapa hari, pada hari senin 08 Desember 2025, sumbangan tersebut telah disalurkan langsung kepada warga yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara langsung oleh jajaran HMI Komisariat UMA dengan bersama relawan pendamping di wilayah Langkat, hal tersebut agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kabid PTKP HMI Komisariat UMA, menyampaikan rasa kepedulian nya “HMI sebagaimana organisasi Pengabdi, harus berpartisipasi di momentum hal situasi saat ini. Karena saya tering...

Upaya penerapan program restorative justice kembali menghadapi tantangan serius, kali ini bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari salah satu anggota DPRD Labuhanbatu Utara dari Fraksi PKB yang seharusnya menjadi bagian dari solusi. Banyak kasus pidana ringan berawal dari konflik sosial di masyarakat sehingga kehadiran pejabat publik sangat dibutuhkan sebagai penengah, mediator, dan fasilitator untuk menciptakan kesepakatan damai yang adil tanpa adanya pihak yang merasa ditekan. Program yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat ini awalnya dirancang untuk meredam ketegangan sosial dan mencegah eskalasi konflik.  Namun, proses yang semestinya berjalan kondusif berubah menjadi keruh setelah anggota DPRD berinisial (IP) diduga menjadi provokator dan tidak menjunjung tinggi prinsip falsafah bangsa, khususnya sila keempat mengenai musyawarah mufakat demi keadilan substantif dan berkelanjutan. Koo...