PANDAN, 5 September 2026 – Gelombang perlawanan politik secara terbuka mulai diarahkan kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Sebanyak lima partai politik pemilik kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)—NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB—resmi bersatu mengambil sikap keras menuntut transparansi total atas hancurnya tata kelola keuangan dan penanganan bencana di daerah tersebut.
Koalisi lima parpol ini mendesak dilakukannya pembedahan anggaran secara terbuka serta mengancam akan menggulirkan mekanisme konstitusional hingga opsi pemakzulan jika tuntutan publik diabaikan.
Rapor Merah Anggaran: Realisasi APBD 2026 Baru Menyentuh 30 Persen
Kritik paling menohok dari kelima parpol tertuju pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak profesional. Berdasarkan data yang dihimpun per Agustus 2026, realisasi penyerapan anggaran Pemkab Tapteng dilaporkan mandek di angka sekitar 30 persen, sebuah catatan merah mengingat tahun anggaran sudah memasuki penghujung triwulan ketiga.
Kritik paling menohok dari kelima parpol tertuju pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak profesional. Berdasarkan data yang dihimpun per Agustus 2026, realisasi penyerapan anggaran Pemkab Tapteng dilaporkan mandek di angka sekitar 30 persen, sebuah catatan merah mengingat tahun anggaran sudah memasuki penghujung triwulan ketiga.
"Ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah bahkan telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri," ujar juru bicara koalisi parpol, H. Hazmi Arif Simatupang, dalam pertemuan bersama di Pandan, Jumat (4/9).
Penanganan Banjir Dinilai Amburadul dan Sarat Protes Warga
Selain masalah finansial, komitmen kemanusiaan Pemkab Tapteng juga dipertanyakan. Koalisi parpol menilai respons pemerintah terhadap bencana banjir yang melanda wilayah tersebut sangat lambat dan tidak terstruktur. Distribusi bantuan logistik dinilai amburadul hingga memicu gelombang protes dan keluhan dari warga terdampak yang merasa hak-haknya diabaikan.
Selain masalah finansial, komitmen kemanusiaan Pemkab Tapteng juga dipertanyakan. Koalisi parpol menilai respons pemerintah terhadap bencana banjir yang melanda wilayah tersebut sangat lambat dan tidak terstruktur. Distribusi bantuan logistik dinilai amburadul hingga memicu gelombang protes dan keluhan dari warga terdampak yang merasa hak-haknya diabaikan.
Ironisnya, di tengah desakan agar pemerintah segera merealisasikan rekomendasi bantuan bencana dan beasiswa, PDI Perjuangan—partai yang dikomandoi langsung oleh Masinton Pasaribu selaku Ketua DPC—disebut menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Tapteng yang menolak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan tersebut.
Tantang Bedah APBD Terbuka Bersama KPK dan Bersiap Tempuh Jalur Hukum
Tak sekadar melempar kritik, lima pimpinan parpol menyatakan kesiapan untuk menantang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) duduk bersama membedah APBD 2025 dan 2026 secara transparan. Mereka mengusulkan audit terbuka ini melibatkan institusi hukum tertinggi negara, mulai dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, KPK, Polri, hingga Kejaksaan.
Tak sekadar melempar kritik, lima pimpinan parpol menyatakan kesiapan untuk menantang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) duduk bersama membedah APBD 2025 dan 2026 secara transparan. Mereka mengusulkan audit terbuka ini melibatkan institusi hukum tertinggi negara, mulai dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, KPK, Polri, hingga Kejaksaan.
Jika dugaan penyelewengan anggaran dan kelalaian urusan publik ini tidak segera diklarifikasi dengan data yang valid, koalisi menyatakan tidak akan segan untuk menyeret Bupati Masinton Pasaribu beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ke ranah hukum, sekaligus menyiapkan opsi pemakzulan melalui jalur legislatif. (Team)