Tanjungbalai, negarawannews.com– Pemerintah Kota Tanjungbalai bergerak cepat memperkuat tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah strategis ini ditandai dengan kehadiran langsung Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, dalam Rapat Integrasi Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara, Medan, pada Rabu (16/9/2026) ini, menjadi momentum krusial bagi masa depan tata ruang Tanjungbalai.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Mahyaruddin membeberkan bahwa proses sertifikasi untuk sejumlah pulau yang berada di wilayah perairan Kota Tanjungbalai saat ini tengah berjalan intensif.
"Tanjungbalai memiliki karakteristik wilayah yang sangat erat kaitannya dengan perairan dan pesisir. Saat ini, beberapa pulau di perairan kami sedang dalam proses sertifikasi tanah. Kami siap habis-habisan memberikan dukungan data dan koordinasi agar proses ini berjalan lancar tanpa hambatan," tegas Mahyaruddin.
Dua Kecamatan Pesisir Jadi Fokus Utama
Pada tahun 2026 ini, program NPGT dari BPN berfokus pada dua wilayah vital di Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung. Kedua kawasan ini dinilai memiliki potensi ekonomi sekaligus kerentanan tata ruang yang tinggi karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan.
Integrasi data ini dilakukan untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal mengenai Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT). Data akurat ini nantinya akan menjadi tameng hukum sekaligus fondasi utama dalam merancang pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.
Bagi Pemko Tanjungbalai, penataan agraria yang kokoh ini merupakan jalur cepat untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).
Penataan tanah yang tertib bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kunci investasi, kepastian hukum bagi masyarakat, dan perlindungan lingkungan pesisir kita," tambah Wali Kota.
Kolaborasi Lintas Sektoral Demi Kesejahteraan Rakyat
Rapat koordinasi ini mencerminkan sinergi skala besar. Selain dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provsu Nugraha dan Kepala Kantah BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, diskusi ini juga mengumpulkan para ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKHTL) Wilayah I Medan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, serta berbagai dinas strategis tingkat provinsi dan kota.
Wali Kota Mahyaruddin pun menginstruksikan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanjungbalai yang hadir—mulai dari Bapperida, Dinas PUTR, Perkim, Lingkungan Hidup, hingga camat setempat—untuk mengawal ketat hasil rapat ini dari awal hingga tuntas.
Melalui integrasi data yang matang, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih lahan di wilayah pesisir Tanjungbalai, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan daerah dapat dipacu secara maksimal. (Team)