PEMKO TANJUNG BALAI RESMI CANANGKAN GERAKAN INDONESIA ASRI

-
Pemerintah Kota Tanjungbalai  ·  Jumat, 10 April 2026

Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina memimpin pencanangan gerakan kebersihan lingkungan nasional yang melibatkan seluruh ASN, PPPK, serta masyarakat Kota Tanjungbalai.



LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM 

NASIONAL
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan daerah di Sentul. Presiden mendorong seluruh instansi pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan tertata.

PROVINSI
Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara
Nomor 600.11/2472/2026, diterbitkan 27 Maret 2026. Menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk segera melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI.

KOTA
Surat Edaran Wali Kota Tanjungbalai
Nomor 660/6004/2026, tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. Mengatur teknis pelaksanaan di seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan se-Kota Tanjungbalai.

Pencanangan secara resmi dipimpin Wali Kota Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina pada Jumat pagi (10/04/2026). Gerakan ini merupakan eskalasi dari program Jumat Bersih yang telah lebih dahulu berjalan di lingkungan Pemko Tanjungbalai, kini diperkuat dengan landasan regulasi nasional dan cakupan yang lebih luas.


"Pencanangan hari ini tanda dimulainya gerakan ASRI di Kota Tanjungbalai. Sebelumnya kegiatan ini juga telah kita laksanakan dengan yang kita sebut Jumat Bersih."
— Mahyaruddin Salim, Wali Kota Tanjungbalai


" Camat harus mengoordinasikan kerja bakti rutin setiap minggu, dengan lokasi yang ditentukan di wilayah masing-masing. Libatkan seluruh perangkat Kecamatan, Kelurahan hingga Kepala Lingkungan serta masyarakat agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya bersama."
— Mahyaruddin Salim, Wali Kota Tanjungbalai


HARAPAN & TARGET

Gerakan ASRI diharapkan mewujudkan:

1. Lingkungan kerja pemerintahan yang bersih, sehat, dan tertata di seluruh wilayah Kota Tanjungbalai

2. Budaya kebersihan kolektif yang mengakar di masyarakat, bukan sekadar program musiman

3. Sinergi nyata antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan warga dalam menjaga lingkungan

4. Kota Tanjungbalai yang bersih, indah, dan berkelanjutan sebagai kebanggaan bersama

5. Peningkatan kesadaran warga akan dampak sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan hidup

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa dan Dosen MPI Buat Pengabdian Masyarakat dengan Semangat Persaudaraan Sebangsa

-
Gambar
Foto: Simbolis Penyerahan Bantuan Sembako dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Kepada Masyarakat Korban Terdapak Banjir di Tanjung Pura  (Minggu 21 Desember 2025) ----------------------------------------- Negarawan News.Com, Langkat (21 Des 2025), Dusun VII Kampung Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat menjadi salah satu tempat terdampak banjir yang dituju Mahasiswa dan Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan. Demikian disebutkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Prodi MPI, M. Ilham.  Dokumentasi: Foto Simbolis Penyerahan Bantuan Sembako dari STAIS Medan Kepada Masyarakat Korban Terdampak Banjir di Tanjung Pura  (Minggu 21 Desember 2025) ----------------------------------------- Ini bentuk kepedulian dan rasa empati mahasiswa, sebut hafidz 30 juz ini. Tentang bagaimana melihat dan ikut merasakan akibat banjir yang sudah berlalu sekitar satu bulan lalu, tamb...
Read more »

BIJAK BERBAHASA MAKA TERHINDAR DARI KASUS HUKUM: KAJIAN FORENSIK LINGUISTIK

-
Gambar
BIJAK BERBAHASA MAKA TERHINDAR DARI KASUS HUKUM: KAJIAN FORENSIK LINGUISTIK Penulis: Fifi Safreni, 05 Februari 2026 Di era globalisasi, dimana kebebasan berbicara menjadi media untuk mengespresikan diri. Media eletronik seperti twitter, instragam, vlog dan lainnya adalah wadah favorit untuk menyampaikan sebuah pesan. Maka semua orang memiliki akses dan dapat melakukan penyebaran informasi, berdialog, berasumsi bahkan mengritik. Dimana letak salahnya ketika seseorang ingin menyampaikan pesannya demi berekspresi? Tidak ada salahnya jika masih dalam norma kepantasan dan mengikuti aturan. Namun akan menjadi salah jika bahasa atau tindak tutur itu menjadi kebablasan sehingga etika berbicara dikesampingkan dan yang timbul adalah pesan sarkasme yang berisi sindirian, kebencian, hinaan bahkan cacian yang artinya telah menghilangkan kesopanan dan etika berbicara dengan makna lain tercerminlah ketidakpantasan dalam berkomunikasi. Beberapa kasus hukum dari kesalahan berbahasa diIndone...
Read more »

MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA AJUKAN UJI MATERIL UU PENDIDIKAN TINGGI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

-
Gambar
Ilustrasi: Foto Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, NegarawanNews.Com Sebanyak 13 mahasiswa Universitas Terbuka (UT) mengajukan permohonan uji materil Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Para pemohon mempertanyakan proporsionalitas sistem penilaian pendidikan jarak jauh yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pendidikan. Latar Belakang Permohonan Para pemohon yang terdiri dari Bernita Matondang, Susi Lestari, M. Imelda Novita, Nova Syafariyanto Prambudi, Indah Lidiyani, Ananda Putri Puspita, Lely Diana Hatan, Ariyanto Zalukhu, Karwana Sakahou, Ame Mira Putri Pramesti, Evita Mulyani, Ikke Nurjanah, dan Mahira Azzahra Widiani menilai bahwa Pasal 31 Ayat (3) UU Pendidikan Tinggi tidak memberikan batasan hukum yang jelas mengenai sistem penilaian dalam pendidikan jarak jauh. Substansi Pasal yang Digugat Pasal 31 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 berbunyi: "Pendidikan jarak j...
Read more »