KEJATI SUMUT GELEDAH BPN, USUT KORUPSI PENGADAAN TANAH TOL MEDAN–BINJAI SENILAI RP 1,17 TRILIUN

-


Medan – negarawannews.com | Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar penggeledahan serentak di dua kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Medan yang dimulai pada pukul 09.30 WIB Jumat (11/4/2025) . Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tanah proyek Tol Medan–Binjai Seksi I, II, dan III yang menelan anggaran negara hingga Rp 1,17 triliun.

Berbekal Surat Izin Penggeledahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tim penyidik menyasar dua lokasi sekaligus — Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjend Katamso, dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di kantor BPN Provinsi, penyidik memeriksa ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip yang menyimpan dokumentasi terkait pengadaan tanah. Sejumlah dokumen berhasil diamankan untuk dianalisis lebih lanjut.

Proyek jalan tol sepanjang 25,441 kilometer tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan total nilai anggaran Rp 1.170.440.000.000. Diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan lahan yang kini tengah dibedah oleh penyidik.

"Jika dokumen-dokumen yang ditemukan diyakini berkaitan dengan dugaan tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya," demikian keterangan resmi Kejati Sumut. (liemb)

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa dan Dosen MPI Buat Pengabdian Masyarakat dengan Semangat Persaudaraan Sebangsa

-
Gambar
Foto: Simbolis Penyerahan Bantuan Sembako dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan Kepada Masyarakat Korban Terdapak Banjir di Tanjung Pura  (Minggu 21 Desember 2025) ----------------------------------------- Negarawan News.Com, Langkat (21 Des 2025), Dusun VII Kampung Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat menjadi salah satu tempat terdampak banjir yang dituju Mahasiswa dan Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan. Demikian disebutkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Prodi MPI, M. Ilham.  Dokumentasi: Foto Simbolis Penyerahan Bantuan Sembako dari STAIS Medan Kepada Masyarakat Korban Terdampak Banjir di Tanjung Pura  (Minggu 21 Desember 2025) ----------------------------------------- Ini bentuk kepedulian dan rasa empati mahasiswa, sebut hafidz 30 juz ini. Tentang bagaimana melihat dan ikut merasakan akibat banjir yang sudah berlalu sekitar satu bulan lalu, tamb...
Read more »

BIJAK BERBAHASA MAKA TERHINDAR DARI KASUS HUKUM: KAJIAN FORENSIK LINGUISTIK

-
Gambar
BIJAK BERBAHASA MAKA TERHINDAR DARI KASUS HUKUM: KAJIAN FORENSIK LINGUISTIK Penulis: Fifi Safreni, 05 Februari 2026 Di era globalisasi, dimana kebebasan berbicara menjadi media untuk mengespresikan diri. Media eletronik seperti twitter, instragam, vlog dan lainnya adalah wadah favorit untuk menyampaikan sebuah pesan. Maka semua orang memiliki akses dan dapat melakukan penyebaran informasi, berdialog, berasumsi bahkan mengritik. Dimana letak salahnya ketika seseorang ingin menyampaikan pesannya demi berekspresi? Tidak ada salahnya jika masih dalam norma kepantasan dan mengikuti aturan. Namun akan menjadi salah jika bahasa atau tindak tutur itu menjadi kebablasan sehingga etika berbicara dikesampingkan dan yang timbul adalah pesan sarkasme yang berisi sindirian, kebencian, hinaan bahkan cacian yang artinya telah menghilangkan kesopanan dan etika berbicara dengan makna lain tercerminlah ketidakpantasan dalam berkomunikasi. Beberapa kasus hukum dari kesalahan berbahasa diIndone...
Read more »

MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA AJUKAN UJI MATERIL UU PENDIDIKAN TINGGI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

-
Gambar
Ilustrasi: Foto Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, NegarawanNews.Com Sebanyak 13 mahasiswa Universitas Terbuka (UT) mengajukan permohonan uji materil Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Para pemohon mempertanyakan proporsionalitas sistem penilaian pendidikan jarak jauh yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pendidikan. Latar Belakang Permohonan Para pemohon yang terdiri dari Bernita Matondang, Susi Lestari, M. Imelda Novita, Nova Syafariyanto Prambudi, Indah Lidiyani, Ananda Putri Puspita, Lely Diana Hatan, Ariyanto Zalukhu, Karwana Sakahou, Ame Mira Putri Pramesti, Evita Mulyani, Ikke Nurjanah, dan Mahira Azzahra Widiani menilai bahwa Pasal 31 Ayat (3) UU Pendidikan Tinggi tidak memberikan batasan hukum yang jelas mengenai sistem penilaian dalam pendidikan jarak jauh. Substansi Pasal yang Digugat Pasal 31 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 berbunyi: "Pendidikan jarak j...
Read more »