Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara yang terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jakarta, NegarawanNews- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara dengan nada tegas soal penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (13/1/2026) kemarin.
Tak ada kesan panik, justru sang menteri terlihat tenang menghadapi guncangan di tubuh institusinya.
KPK menyisir kantor DJP terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik diamankan dari lokasi.
"Ya Udah Diliat Aja"
Dengan gaya santai khas birokrat berpengalaman, Purbaya menegaskan tidak akan campuri proses hukum yang sedang berjalan. "Ya udah diliat aja proses hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas kan ini geledah-geledah, periksa-periksa," ujarnya.
Namun, sang menteri memastikan satu hal: Kemenkeu tetap akan mendampingi tersangka secara hukum. Alasannya sederhana—orang tersebut masih berstatus pegawai Kementerian Keuangan hingga pengadilan memutuskan bersalah.
"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingin terus. Tapi gak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka, (lalu minta ke KPK) stop ini, stop itu," tegasnya.
Rotasi Pegawai? "Gak Ada Gunanya"
Yang mengejutkan, ketika ditanya soal kemungkinan rotasi pejabat untuk mencegah kasus serupa, Purbaya justru melontarkan pernyataan blak-blakan: "Dirotasi gak ada gunanya."
Menurutnya, jika sifat asli pegawai pajak memang sudah bermasalah, kebijakan rotasi hanya akan jadi solusi tambal sulam yang sia-sia.
Pernyataan ini sontak mengundang perhatian publik—apakah ini sinyal bahwa masalah korupsi di tubuh pajak lebih dalam dari sekadar sistem, melainkan soal integritas personal?
(Liemb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar